Analisis Efektifitas Pola Rekrutmen Kader Rantingmuhammadiyah Di Ponorogo

professional resources that can support all kinds of vision, mission or goals of the organization. To get members who have a high professionalism of course required a good recruitment and not just random, because how many members of an organization would be meaningless if not have adequate competence. Conversely, if an organization, although having few members but in each member has adequate competence, then the rate of development of the organization will run well then it is important that large organizations such as Muhammadiyah looking for the right pattern in recruitment cadres in order to support organizational performance. Furthermore, in this research will use descriptive qualitative research method by taking samples from three twigs in Ponorogo regency which represents the central city area, the central area and the periphery. The conclusion this research is recruitment pattern owned by the Muhammadiyah organization is Muhammadiyah educational institution, employee charity Muhamamdiyah, and the general public and there is no direct recruitment process.Orientation or encouragement of prospective members to participate in Muhammadiyah organization other than it is as a medium of learning and means of worship (non-profit oriented). This is very different from the existing recruitment theory where recruitment theory in general is on profit oriented organizations or companies

Political Package: Movement of Muhammadiyah Political Elite in the Election of 2019

Muhammadiyah is an interest group and its elites cannot remain silent in politics after interpreting situations other than that the Muhammadiyah elite does not interfere in politics but its members are involved in politics. The political attitude of the Muhammadiyah elite organisations is unclear in every election whether the presidential election, PILKADA or legislative elections, because of the fragmentation of the Muhammadiyah elite. The formulation of the problem in this study is how is the movement of the Muhammadiyah Ponorogo elite in the 2019 election? The question derived from the formulation of the problem above is first, who is included in the elite Muhammadiyah organisation in Ponorogo? Second, what is the tendency of elite movement? Third, what factors influenced the movement of the Muhammadiyah elite in the 2019 elections? Fourth, what is the motivation of Muhammadiyah's elite organisation in Ponorogo in making organisational policy decisions to determine the direction of the organisation's political movements, specifically religious organisations? The type of research used is descriptive qualitative in which the determination of informants using purposive sampling and the method of collecting data by observation, interview or document review. This study concludes that there is a political package determined by the Muhammadiyah Central Leadership and the Muhammadiyah Regional Leadership, and at the Regional Leadership level only socialises with the citizens. The influential elite group is at the central and regional level, while no figures outside the core management have a big influence in determining the organisational policies of the Muhammadiyah. Rationality, in determining candidates, is rationality over where the central and regional leaders hold full control over the choices that must be accepted by the regional leaders and the residents

MODEL ADVOKASI LSM JKPS CAHAYA TERHADAP BURUH MIGRAN ASAL KABUPATEN PONOROGO

Tingginya jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pada akhirnya berdampak kepada tingginya permasalahan yang timbul karena arus buruh migran ini. Penanganan kasus yang dilakukan oleh pemerintah terkadang terbentur dengan birokrasi hingga membuat penanganan menjadi lambat, sehingga muncullah banyak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dalam bidang pendampingan dan perlindungan TKI. Maka dari itu sangat menarik sekali jika melihat lebih jauh tentang pola pendampingan yang dilakukan oleh LSM ini. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan data dilapangan sebagai sumber primer dan referensi/literatur sebagai sumber sekunder. Kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah pola advokasi yang dilakukan oleh LSM JKPS CAHAYA yang berupa “pendampingan berjenjang” dengan pendekatan personal terbukti lebih efektif jika dibandingkan dengan pola advokasi yang dilakukan oleh pemerintah dengan model birokrasi institusinya

INDONESIA SEBAGAI EMERGING POWER: PERSPEKTIF EKONOMI MILITER

Era kepemimpinan SBY, merupakan era baru bagi Indonesia untuk bisa tampil danmenunjukkan eksistensinya terhadap dunia internasional. Berangkat dari era reformasidimana Indonesia mengalami masa keterpurukan di bidang ekonomi yang tercermin lewattingginya inflasi saat itu, maka di era kepemimpinan SBY perlahan perekonomian Indonesiaberlahan-lahan sudah bisa bangkit dari keterpurukan tersebut. Bukan hanya di sektorekonomi, tetapi di dalam keaktifan di kancah internasional juga merupakan salah satuindikator kebangkitan Indonesia. Keaktifan Indonesia dalam kancah internasional terlihatdari masuknya Indonesia dalam G-20 dan menjadi The Next 11, yaitu Negara-negara yangmengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan dalam beberapa tahun kedepan akanmuncul menjadi Negara dengan ekonomi yang kuat. Selain itu, demi menjaga keamananwilayah, pada era SBY ini mulai meningkatkan alutista baik sektor darat, laut, ataupunudara. Hal ini dilakukan demi menjaga kedaulatan dan mencegah konflik yang sering terjadidengan Negara-negara tetangga, peningkatan kekuatan militer ini semata-mata untuk mengembalikan militer Indonesia kembali menjadi macan Asia

KYAI SEBAGAI AGEN PERUBAHAN SOSIAL DAN PERDAMAIAN DALAM MASYARAKAT TRADISIONAL

Globalisasi ekonomi telah merubah struktur masyarakat di dunia ini menjadi jauh dari kata sosialis atau perduli terhadap sesama. Ketidak perdulian ini merupakan salah satu bentuk dari modernisasi masyarakat global dan orientasi hidupnya lebih kepada hukum ekonomi daripada hukum kemanusiaan ataupun agama. Islam Tradisional masih memegang rasa daripada rasionalitas dan menempatkan tokoh agama seperti Kyai sebagai tokoh sentral yang akan selalu dipatuhi oleh kalangan Islam tradisional. Dalam penelitian ini ingin mengungkap lebih jauh bagaimana peran Kyai sebagai agen perubahan di dalam masyarakat tradisional. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Library Research (penelitian kepustakaan) dimana analisis yang dilakukan melalui media cetak, media elektronik serta literatur yang berupa buku ataupun jurnal. Kesimpulan yang bisa diambil dalam penelitian ini adalah Kyai sebagai tokoh sentral di dalam masyarakat tradisional berfungsi sebagai otoritas tertinggi yang selalu dipatuhi dan dipatuhi oleh penganut Islam tradisional. Dengan kepatuhan masyarakat tradisional terhadap sosok Kyai maka terbentuklah otoritas tertinggi yang menauingi masyarakat tersebut dan berfungsi sebagai sistem kontrol dalam masyarakat sehingga terciptalah perdamaian didalam masyarakat tradisional. Dengan demikian, Kyai sebagai otoritas tertinggi didalam masyarakat tradisional juga bisa dikatakan sebagai agen perubahan sosial dan perdamaian. Kata kunci: Kyai, Islam, Perubahan Sosial, Perdamaian, Masyarakat Tradisional

Mengakar Kembali Perdebatan Konsep Civil Religion Robert N. Bellah Dan Jean Jacques Rousseau

Kesimpulan yang diambil oleh Geovanie ini sangat tidak tepat jika dilihat dari beberapa tokoh civil religion seperti contoh Bellah yang menyatakan bahwa civil religion di Amerika lebih condong kepada kepatuhan masyarakat atau rakyat terhadap pemerintah dan hukum yang berlaku. Kepatuhan ini seolah-oleh telah men-Tuhankan pemerintah tetapi Rousseau memiliki pendapat lain dimana menurut Rousseau, agama sipil lebih kepada agama yang berkembang dimasyarakat meskipun hanya seperti pemujaan terhadap berhala. Melihat dari keseluruhan isi dari buku yang ditulis oleh Geovanie ini maka menarik sekali untuk menyusun resensi dari buku ini. Tujuan lainnya adalah meluruskan kembali konsep dasar dari civil religion menurut pendapat para ahli sehingga para pembaca menjadi runtut dalam memahami konsep ini

KYAI SEBAGAI AGEN PERUBAHAN SOSIAL DAN PERDAMAIAN DALAM MASYARAKAT TRADISIONAL

Globalisasi ekonomi telah merubah struktur masyarakat di dunia ini menjadi jauh dari kata sosialis atau perduli terhadap sesama. Ketidak perdulian ini merupakan salah sa tu bentuk dari modernisasi masyarakat global dan orientasi hidupnya lebih kepada hukum ekonomi daripada hukum kemanusiaan ataupun agama. Ciri khusus yang dimiliki masyarakat modern adalah lebih rasional terhadap segala hal termasuk dalam menyingkapi perbedaaan agama. Islam sebagai agama mayoritas penduduk Indonesia juga telah mengklasifikasikan masyarakat dimana banyak peneliti mengatakan bahwa terdapat Islam Modern dan Islam Tradisional. Islam Tradisional masih memegang rasa daripada rasionalitas dan menempatkan tokoh agama seperti Kyai sebagai tokoh sentral yang akan selalu dipatuhi oleh kalangan Islam tradisional. Dengan berpegangan pada konsep Realisme yang diutarakan E.H. Carr mengatakan bahwa selama ada otoritas yang menaungi suatu sistem maka konflik akibat sistem anarkis tidak akan pernah terjadi. Maka dari itu, Kyai sebagai tokoh sentral dan berfungsi sebagai otoritas tertinggi yang selalu dipatuhi dan dipatuhi oleh penganut Islam tradisional merupakan kunci utama terbentuknya perdamaian didalam masyarakat tradisional. Dengan demikian, Kyai juga bisa dikatakan sebagai agen perubahan sosial dan perdamaian di dalam masyarakat tradisional

MANAJEMEN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (STUDI KASUS DI SUMBER AIR BENDOROGO, DESA BEKIRING KECAMATAN PULUNG KABUPATEN PONOROGO)

Pembatalan UU nomor 7 tahun 2004 melalui pembatalan oleh MK dan pemberlakuan kembali UU nomor 11 tahun 1974 tentang pengairan akan membawa dampak yang besar terhadap pengelolaan sumber daya air di negeri ini. Di dalam UU nomor 7 Tahun 2004 yang bersifat khusus, akan kembali lagi ke UU nomor 11 tahun 1974 yang lebih bersifat umum serta memberikan ruang keleluasaan bagi pengelola swasta/pihak swasta untuk mengeksplorasi sumber daya air di negeri. Tentu saja hal ini akan berdampak kepada lemahnya kontrol eksplorasi dari pihak Pemerintah. Dampak perubahan undangundang ini juga terlihat dari aktifitas ekplorasi sumber mata air Bendorogo di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Hal ini terjadi karena tidak adanya aturan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah terkait pengelolaan SDA di Sumber Bendorogo. Hal ini tentu saja tidak diinginkan oleh warga Desa Bekiring karena ketergantungan masyarakat atas sumber air ini sangat tinggi jika suatu saat ancaman keringnya sumber air terjadi akibat ketiadaan dana perawatan. Untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development), tentu saja setelah perubahan UU tentang pengelolaan sumber daya air ini maka sudah seharusnya pemerintah baik pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah mempersiapan peraturan yang ketat guna membatasi eksplorasi SDA karena air bukan hanya untuk kita tapi juga untuk anak cucu kita nanti. Kata kunci: Desa Bekiring, eksplorasi SDA, sumber daya air (SDA), sustainable developmen

PENGARUH PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI TERHADAP EKSISTENSI BUDAYA LOKAL = EFFECT OF THE DEVELOPMENT OF COMMUNICATION INFORMATION TECHNOLOGY ON LOCAL CULTURAL EXISTENCE

Perkembangan teknologi dan informasi membawa dampak masuknya budaya Barat dan menciptaka perubahan pola perilaku masyarakat yang condong ke westernisasi. Globalisasi yang diikuti dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin cepat juga menjadi pemicu utama akulturasi budaya Barat terhadap budaya Pribumi. Cyberspace telah memasuki masa Second Media Age dimana jumlah pertumbuhan pengguna internet di dunia semakin meningkat tajam begitu juga di Indonesia. Di Indonesia jumlah pengguna smartphone mencapai 41,3 juta pengguna yang ini berarti jumlah pengguna internet juga tinggi. Efek yang ditimbulkan dari perkembangan akses informasi dan komunikasi adalah terjadinya globalisasi budaya dimana telah menghilangkan batas serta legitimasi melalui sebuah ideologi kemajuan. Hilangnya legitimasi batas ini pada akhirnya akan menjadi ancaman utama bagi budaya lokal terhadap gempuran budaya Barat, sehingga pilihan yang mungin terjadi adalah menjadi Homogenitas Global atau malah tumbuh Kedewasaan budaya lokal. Resistensi terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan budaya lokal kita maka secara langsung akan ditolak atau dilakukan filtering oleh budaya lokal kita. Kunci utama dari keberhasilan dari filterisasi ini adalah seberapa kuat budaya, norma ataupun adat lokal yang kita miliki dan seberapa kuat budaya tersebut menancap sebagai ideologi kita di kehidupan sehari-hari. Jika budaya, norma atau adat kita tidak menancap kuat sebagai ideologi yang kita pegang teguh setiap hari maka sangat mungkin hilangnya budaya lokal kita dan berubah menjadi Homogenitas Global, dan begitupun jika budaya kita menancap kuat sebagai ideologi yang kita pegang teguh setiap hari maka westernisasi tidak akan bisa merusak budaya lokal kita sehingga yang terjadi adalah kedewasaan budaya lokal kita. Kata Kunci : globalisasi, perkembangan teknologi, budaya lokal, westernisas

KORUPSI DAN PELANGGARAN HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA DI INDONESIA

Korupsi merupakan budaya yang sudah lumrah terjadi di Indonesia, dalam keseharian perpolitikan di Indonesia bahkan tidak akan lepas dari aktifitas korupsi dimana pada kenyataannya korupsi sendiri akan berdampak sistemik bukan hanya berdapmapa kepada kemakmuran Negara tetapi juga berdampak kepada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kesejahteraan Masyarakat sesungguhnya dapat dilihat dari tingkat pemenuhan hak EKOSOB (Ekonomi, Sosial dan Budaya), ketiga poin tersebut merupakan bagian kecil indikator kesejahteraan rakyat. Bersama-sama dengan Hak Sipil, hak ekosob telah diakui secara internasional sebagai bagian dari the international bill of human rights. Kerangka hukumnya menjadi semakin jelas setelah hak-hak tersebut dituangkan dalam perjanjian multilateral yang tertuang dalam Covenan on Economic, Social and Cultural Rights (selanjutnya disingkat CESCR), yang disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1966 sebagai pelaksanaan dari prinsip-prinsip yang dimuat dalam DUHAM 1948. Kewenangan negara yang dalam hal ini adalah pemerintah untuk menjamin hak-hak ekonomi, sosial dan budaya di indonesia dirasa tidak memenuhi hasil yang memadai sehingga dapat dilihat dengan masih banyaknya pengangguran, kemiskinan, dan rendahnya tingkat pendidikan warga negara. Selain itu, tingkat korupsi di Indonesia masih sangat tinggi dibanding negara-negara lain yang menyebabkan tingkat pelanggaran hak EKOSOB di Indonesia masih sangat tinggi